ilmu pengetahuan sosial

1.     DAMPAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Perdagangan Internasional adalah kegiatan tukar menukar atau trasaksi jual beli barang atau jasa antara suatu negara dengan negara lain yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan negaranya danmencari keuntungan. Terjadinya perdagangan interbasional dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang ada pada setiap daerah, sperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, upah dan biaya produksi, dan harga barang. Dalam perdagangan internasional yang dilakukan adalah kegiatan ekspor dan impor. Barang-barang impor itu akan dibayar dengan devisa. Devisa itu merupakan alat pembayaran luar negeri. Tujuan kegunaan devisa antara lain untuk membiayai kegiatan perdagangan luar negeri, membayar barang-barang impor, membayar cicilan dan bunga pinjaman luar negeri, membiayai perjalanan dinas pejabat ke luar negeri, membiayai pemuda atau pelajar dan mahasiswa yang belajar diluar negeri atas nama negara, membayar jasa dari luar negeri (tenaga ahli), dan menyumbang dalam rangka kemanusiaan.

Dampak positif dari perdagangan internasional antara lain :

Kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas.
Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional.
Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor.
Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutamadalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat.
Melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi.
Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk berkeja.
Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara.

Dampak negatif dari perdagangan internasional antara lain :

Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar.
Munculnya ketergantungan dengan negara maju.
Terjadinya persaingan yang tidak sehat, karena pengaruh perdagangan bebas.
Bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri.

2.     INTERPRETASI PETA

02. Pengertian Interpretasi Peta

Definisi Interpretasi Peta

Pada masa sekarang, peta sebagai sarana informasi sudah merupakan suatu kebutuhan. Tidak hanya orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu saja yang harus mengerti peta, namun juga masyarakat awam.

Membaca peta berarti mempelajari penampakan geografis yang ditunjukkan oleh berbagai simbol dalam peta. Oleh karena itu jika seseorang ingin memahami dan membaca sebuah peta, terlebih dahulu ia harus mengenal berbagai unsur dalam peta terutama simbol-simbol. Seorang pembaca peta harus menganalisis simbol-simbol dalam peta, kemudian memberikan interpretasi atau penafsiran tentang penampakan geografis yang ada. Dengan demikian yang dimaksud dengan interpretasi peta adalah kegiatan membaca peta dengan memberikan penafsiran atau memaknai isi peta atas dasar simbol-simbol yang ada.

03. Fungsi Interpretasi Peta

Seorang pembaca peta harus menganalisis simbol-simbol dalam peta, kemudian memberikan interpretasi atau penafsiran tentang penampakan geografis yang ada. Membaca dan menafsirkan peta merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Jika kita telah membaca dan memahami peta dengan baik,

 maka kita akan mendapatkan fungsi interpretasi peta sebagai berikut:

a. Mengetahui berbagi objek geografi seperti gunung, pegunungan, sungai, danau, dataran rendah, dataran tinggi, laut, jalan, jalan kereta api dll.
b. Mengetahui daerah yang jarang dan yang padat penduduknya
c. Mengetahui persebaran barang tambang.
d. Mengetahui obyek-obyek wisata.
e. Mengetahui potensi suatu daerah.
f. Mengetahui jarak lurus antarkota
g. Mengetahui keadaan suatu wilayah, misalnya untuk kepentingan perhubungan
h. Mengetahui keadaan sosial budaya penduduk, misalnya mata pencaharian, persebaran sarana kota dan persebaran pemukiman.

3. PRANATA SOSIAL

a. Pranata Sosial
1. Pengertian dan Fungsi Pranata Sosial
Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Pranata sosial berasal dari bahasa asing social institutions, itulah sebabnya ada beberapa ahli sosiologi yang mengartikannya sebagai lembaga kemasyarakatan, di antaranya adalah Soerjono Soekanto. Lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai himpunan norma dari berbagai tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, pranata sosial merupakan kumpulan norma (sistem norma) dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Secara umum, pranata sosial mempunyai beberapa fungsi. Berikut ini fungsi-fungsi pranata sosial.
a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam hal bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah kemasyarakatan.
b. Menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat.
c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.
Selain fungsi umum tersebut, pranata sosial memiliki dua fungsi besar yaitu fungsi manifes (nyata) dan fungsi laten (terselubung).
a. Fungsi manifes adalah fungsi pranata sosial yang nyata, tampak, disadari dan menjadi harapan sebagian besar anggota masyarakat. Misalnya dalam pranata keluarga mempunyai fungsi reproduksi yaitu mengatur hubugnan seksual untuk dapat melahirkan keturunan.
b. Fungsi laten adalah fungsi pranata sosial yang tidak tampak, tidak disadari dan tidak diharapkan orang banyak, tetapi ada. Misalnya dalam pranata keluarga mempunyai fungsi laten dalam pewarisan gelar atau sebagai pengendali sosial dari perilaku menyimpang.
2. Ciri-Ciri Pranata Sosial

Meskipun pranata sosial merupakan sistem norma, tetapi pranata sosial yang ada di masyarakat memiliki ciri serta kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan norma sosial.

 Adapun ciri-ciri atau karakteristik pranata sosial adalah meliputi hal-hal berikut ini.
a. Memiliki Lambang-Lambang/Simbol
b . Memiliki Tata Tertib dan Tradisi
c . Memiliki Satu atau Beberapa Tujuan
d . Memiliki Nilai

4. Peran Pemerintah Menanggulangi Masalah Ketenagakerjaan

A.. Peran Pemerintah Menanggulangi Masalah Ketenagakerjaan
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia cukup banyak dan menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lain sebagainya. Hal ini perlu penanganan yang serius dari pemerintah ataupun swasta. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.
1. Meningkatkan mutu tenaga kerja

Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja dengan cara memberikan pelatihanpelatihan bagi tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri.
2. Memperluas kesempatan kerja

Pemerintah berupaya untuk memperluas kesempatan kerja dengan cara berikut ini.
a. Mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya.
b. Mendorong usaha-usaha kecil menengah.
c. Mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan.
d. Meningkatkan investasi (penanaman modal) asing.
3. Memperluas pemerataan lapangan kerja

Pemerintah mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para pencari kerja melalui pasar kerja. Dengan cara ini diharapkan pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan.
4. Memperbaiki sistem pengupahan
Pemerintah harus memerhatikan penghasilan yang layak bagi pekerja. Untuk itu pemerintah menetapkan upah minimum regional (UMR). Dengan penetapan upah minimum berarti pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan.

5. Masalah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja di Indonesia

Masalah angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai berikut:
1. Tingkat Pengangguran yang Tinggi
2. Meningkatnya Angkatan Kerja
3. Mutu Tenaga Kerja yang Rendah
4 . Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata

Sebagian besar masalah angkatan kerja terjadi akibat kualitas pendidikan yang rendah sehingga kualitas sumber daya manusia tidak optimal.